Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan segera berlaku di Indonesia. Namun, penerapan regulasi fundamental ini menghadapi tantangan serius. Ketiadaan aturan pelaksana...
Indonesia siap menyambut era baru sistem hukum pidana. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah...
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) baru-baru ini menanggapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Respons utama mereka menyoroti kewenangan...
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan kekhawatiran serius. Organisasi ini menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan berpotensi mengancam wewenang...
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengambil langkah tegas menentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Mereka mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi...
Sebuah koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini secara spesifik bertujuan membatalkan...
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melayangkan kritik keras terhadap Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Kritik ini muncul menyusul sikap Pigai terkait Kitab...
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan. Direktur...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy Hiariej, mengumumkan perubahan signifikan. Objek praperadilan kini diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)...
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di Indonesia akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pembaruan hukum signifikan ini bertujuan memodernisasi...