Implementasi KUHAP Baru Terganjal Ketiadaan Aturan Teknis
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan segera berlaku di Indonesia. Namun, penerapan regulasi fundamental ini menghadapi tantangan serius. Ketiadaan aturan pelaksana...
DPR Setujui RUU Penyesuaian Pidana, Pembaharuan Hukum Nasional di Depan Mata
Indonesia siap menyambut era baru sistem hukum pidana. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah...
Peradi SAI Soroti KUHAP Baru, Desak Akses CCTV demi Kepastian Hukum Advokat
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) baru-baru ini menanggapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Respons utama mereka menyoroti kewenangan...
YLBHI: KUHAP Baru Berpotensi Gerus Wewenang Menkeu dan Bea Cukai
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan kekhawatiran serius. Organisasi ini menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan berpotensi mengancam wewenang...
Koalisi Sipil Tempuh Jalur Konstitusi dan Internasional Lawan KUHAP Baru
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengambil langkah tegas menentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Mereka mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi...
Update: Koalisi Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP Baru
Sebuah koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini secara spesifik bertujuan membatalkan...
YLBHI Kritik Sikap Menteri HAM Pigai atas KUHAP Baru, Sebut Perburuk Citra RI di PBB
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melayangkan kritik keras terhadap Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Kritik ini muncul menyusul sikap Pigai terkait Kitab...
YLBHI Desak Menteri Keuangan Pahami KUHAP Baru, Soroti Kewenangan Bea Cukai
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan. Direktur...
KUHAP Baru Perluas Praperadilan, Wamenkum Tegaskan Perlindungan HAM dan Pengawasan Aparat
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy Hiariej, mengumumkan perubahan signifikan. Objek praperadilan kini diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)...
KUHAP Baru Indonesia Berlaku 2026, Penanda Reformasi Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di Indonesia akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pembaruan hukum signifikan ini bertujuan memodernisasi...