Oleh Soleh, seorang legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), secara tegas menyerukan pemerintah untuk segera mengusut keberadaan sebuah bandara yang beroperasi tanpa pengawasan di dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Seruan ini muncul dari kekhawatiran mendalam Soleh bahwa fasilitas udara yang tidak teregulasi itu berpotensi menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara.
Kekhawatiran Terhadap Kedaulatan Nasional
Anggota Komisi VII DPR ini menyatakan keprihatinannya atas status anomali bandara tersebut. Menurutnya, sebuah infrastruktur vital seperti bandara, yang seharusnya berada di bawah kendali penuh negara, justru beroperasi tanpa pengawasan yang jelas di tengah kawasan industri. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai celah keamanan dan kontrol wilayah udara Indonesia.
Soleh menegaskan pentingnya kedaulatan negara sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar. Keberadaan bandara tanpa pengawasan berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan kepentingan nasional, mulai dari penyelundupan hingga ancaman keamanan yang lebih luas. Pemerintah harus memastikan setiap jengkal wilayah Indonesia, termasuk fasilitas vital, terlindungi dari potensi ancaman.
Anggota DPR Oleh Soleh mendesak pemerintah mengusut bandara tak diawasi di kawasan IMIP Sulawesi Tengah. Ia khawatir fasilitas udara tak teregulasi itu mengancam kedaulatan negara dan berpotensi disalahgunakan. Soleh meminta tim investigasi dibentuk untuk menelusuri legalitas dan pengawasan negara demi menjaga keamanan nasional.
Seruan Investigasi Menyeluruh
Menanggapi kondisi ini, Oleh Soleh mendesak pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait untuk segera membentuk tim investigasi. Tim ini diharapkan dapat menelusuri legalitas operasional bandara tersebut, status kepemilikan, serta sejauh mana pengawasan negara telah berjalan di sana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam penanganan isu ini.
Legislator PKB itu juga menyerukan agar pemerintah tidak menunda penanganan masalah ini. Langkah proaktif diperlukan untuk mencegah potensi dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari. Pengawasan ketat terhadap semua infrastruktur strategis, terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk wilayah, mutlak harus ditegakkan demi menjaga integritas dan keamanan negara.
2 Comments